Hina DPR-Polisi-Gubernur Bisa Dibui, Setuju Pasal RKUHP Ini?

Ilustrasi Gedung DPR-MPR-DPD

Jakarta, SumselPedia.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat pasal mengenai hukuman terhadap penghina pemerintah dan penguasa. Anda setuju dengan pasal ini?

RKUHP sedang berproses di DPR dan direncanakan bakal disahkan bulan depan. Namun pasal-pasal krusial menuai kritik, di antaranya pasal soal penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa.

Ancaman terhadap orang yang menghina pemerintah adalah tiga tahun penjara. Orang yang menghina via media sosial internet (teknologi informasi) bisa dipenjara empat tahun.

Ancaman terhadap orang yang menghina kekuasaan umum adalah penjara maksimal 1,5 tahun. Bila penghinaan terhadap penguasa itu bikin rusuh, maka penjaranya bisa sampai tiga tahun. Ini adalah pidana delik aduan, hanya diproses bila yang merasa dihina melapor ke penegak hukum.