Karena keberadaan Satpol PP sangat dibutuhkan Pemda dalam menegakkan Perda dan membantu menjaga Kamtibmas.
“Mereka ada yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara, ada anak dan istri. Kalau ada penghapusan honorer, mereka mau diapakan, sedangkan Pemda sangat membutuhkan,” tegas mantan Camat Gelumbang ini.
Dirinya berharap, Asisten II dan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dapat memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer terutama Satuan Polisi Pamong Praja dan minta kepastian dari pemerintah tentang status tenaga honorer di Satpol-PP.
Jika dihapuskan siapa yang akan menjalankan fungsi Perda.
“Kita berharap ada solusi dan penegasan terkait nasib tenaga honorer tersebut, jangan dibiarkan nasib 390 anggota Satpol PP Muara Enim terkatung-katung karena akan membuat resah mereka,” tambahnya
Belum lagi tenaga honorer Satpol PP di Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan tenaga honorer lainnya yang lebih banyak.
Ditambahkan perwakilan Praja Sat Pol PP Musli, bahwa kami seluruh anggota Sat Pol PP mempertanyakan nasib kami. Sebab semenjak keluarnya surat dari Kemenpan RB tersebut nasib tidak menentu dan terancam akan diberhentikan.
Padahal kami sudah mengabdi bertahun-tahun kepada negara, dan kami mempunyai tanggungan. Sepertinya tidak ada penghargaan pemerintah sama sekali terhadap nasib anggota Sat Pol PP.
“Apakah kita siap ke Jakarta memperjuangkan nasib kita,” tegas Musli yang langsung dijawab siap bergemuruh dan tepuk tangan oleh ratusan perwakilan Praja Sat Pol PP se-Sumsel.
Sementara itu, Asisten Perekobang Pemkab Muara Enim, H Riswandar SH MH, terkait permasalahan tersebut bahwa dirinya bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc akan berkoordinasi ke Menpan-RB untuk mencari solusi yang terbaik.
“Kita sama-sama kita berjuang. Semoga ada solusi dan jalan keluarnya,” ujar Riswandar
(red)