“Untuk ke 8 kalinya Kabupaten OKU kembali meraih WTP dari BPK Sumsel atas hasil laporan keuangan pemerintahan daerah tahun lalu. Untuk itu sebagai kepala daerah, saya akan terus mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan APBD,” bebernya saat membuka rapat.
Dijelaskannya, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Serta sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dan jaminan ditaatinya peraturan daerah tentang APBD yang telah ditetapkan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi perbaikan dimasa mendatang.
“Kami mengharapkan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten OKU dan pihak eksekutif mari kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini secara maksimal,” ajaknya.
Sementara itu, Pj Bupati OKU dalam kesempatannya menyampaikan Nota Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten OKU Tahun 2022 dihadapan pimpinan dan anggota DPRD OKU.