Apabila ada hal-hal pelanggaran Pemilu maka leading sektornya adalah Bawaslu dan Kejaksaan.
“Sebab itulah, kita antisipasi apakah sarana prasarana sudah dipersiapkan dengan baik dan sudah terkoneksi antara Bawaslu dengan KPU.
Kalau saya lihat hubungan ketiganya sudah mesra untuk mendorong Pemilu berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin yang baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kajati juga menambahkan, dalam rangka peningkatan public trust, Kejaksaan akan mengoptimalkan posko Pemilu dengan cara memetakan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pemilu.
“Terkait Posko yang berpotensi AGHT, yang terdekat distribusi Logistik Pemilu ini, saya akan pastikan intelijen dan Kejati akan support agar hambatan bisa dìminimalisir dan harus pintar memetakan daerah yang berpotensi konflik,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kejari OKU Timur Andri Juliansyah, SH, MH dìdampingi Kasi Intelejen Aditya Cristian Tarigan SH melalui Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Bimo Mahardhika Aji, S.H. mengatakan, jika ada tindak kecurangan di Pemilu tahun 2024, segara laporkan.
