Kejanggalan berikutnya, menurut Achmad, adalah ketika isu perpanjangan masa jabatan ini dìkaitkan dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat.
“Alasan polarisasi adalah alasan yang justru antitesis jika dìjawab dengan perpanjangan masa jabatan presiden sebab Kepala Desa menjadi lebih dominan dan bisa terjebak dalam otoritarian skala mikro yang justru akan memperuncing polarisasi jika itu terjadi,” ujar Achmad.
Menurut Achmad, semestinya para pemilih kades alias rakyat lah yang mengajukan perpanjangan masa jabatan apabila memang menginginkannya.
Namun faktanya malah kades yang berkuasa yang menyuarakan aspirasi perpanjangan masa jabatan, yang dìnilai Achmad sudah keluar dari jalur demokrasi.
Achmad menyebut dìkabulkannya permintaan para kades ini bisa membuat usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah lain, atau bahkan presiden, juga akan dìsepakati.