Tak sampai disitu, Dedi juga mengatakan, rombongan mobil batubara ini terkadang sering stuck di jembatan yang ada di Kecamatan Martapura, yang mana tonase yang dibawa sudah berlebihan dan itu sangat mengkhawatirkan.
“Muatan yang melebihi kapasitas armada tersebut kadang macet di atas jembatan dan itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian kontribusi buat masyarakat yang dilintasi tidak ada,” ujarnya tegas.
Dirinya juga menegaskan, bahwa banyaknya tambang batubara ilegal yang dikelola masyarakat tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin yang lengkap, seperti SKB yang sah atau legal.
“Dari Pemerintah dan tidak memberi manfaat apapun bagi masyarakat Kabupaten OKU Timur, sedangkan penghasil adalah Propinsi Sumatera Selatan,” terangnya.
Lanjut Dedi, adapun tuntutan dalam aksi damai yang dilakukan dua ormas tersebut, meminta dengan sangat kepada Aparat Penegak Hukum (APH), pejabat pemerintah baik eksekutif atau legislatif dan instansi yang terkait untuk segera mengambil tindakan penertiban dan pelarangan khusus armada angkutan batubara agar tidak melintas di wilayah Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.
