Karena itulah, Handoyo menilai saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait WFH bagi para pekerja untuk seminggu ke depan juga tepat. Dia mendesak agar saran Kapolri ini dijadikan keputusan secara nasional.
“Terkait nasihat dan usul Kapolri, saya kira tidak sebatas saran. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Itu perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan secara nasional antara Satgas COVID, Menaker, Polri, ya. Saya kira jadikan dalam bentuk keputusan agar dalam seminggu ini perusahaan-perusahaan karyawannya untuk bisa diizinkan WFH,” ucapnya.
Anggota DPR Dapil Jateng V ini menyebut saran WFH dari Kapolri ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dia menyebut saran WFH ini bisa menghindari sejumlah risiko.
“Toh pada kesempatan melakukan WFH pun masih dalam proses atau taraf pandemi, sehingga ketika terjadi macet yang stuck dan berjam-jam, ada dua hal risikonya. Pasti kelelahan, stres, kemudian hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan. Orang yang sakit, orang kecapekan, bisa kita atasi kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Itu tujuannya juga dalam rangka keselamatan transportasi, keselamatan COVID-19, dan juga keselamatan dari saudara kita yang begitu antusias mudik dan balik lagi ke tujuan Jabodetabek dan sekitarnya,” jelasnya.
“Saya kira langkah bijak agar Satgas, kepolisian, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenaker ambil keputusan bersama agar untuk mengurai kemacetan bisa digunakan WFH seminggu ke depan,” lanjut dia.
Handoyo menilai pernyataan Kapolri ini tidak cukup sebatas saran. Sekali lagi, dia menegaskan agar saran ini dijadikan keputusan secara nasional khususnya di Jabodetabek.
“Saya kira semua akan maklum dan, ketika WFH pun, perusahaan-perusahaan akan memahami dan mematuhi kalau ada keputusan nasional. Kesimpulannya, saya kira saran Kapolri bisa jadi keputusan nasional agar dalam satu minggu ke depan agar bisa di-WFH-kan agar bisa mengurai. Justru saya dorong untuk jadi keputusan nasional untuk mengurai. Jadi tak cukup mengimbau dan saran. Jadi saran Kapolri kita angkat untuk keputusan nasional, khususnya untuk Jabodetabek,” tuturnya.