“Terutama sejak isu Sambo. Dalam beberapa waktu belakangan kan isu yang meledak di media itu isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, karena yang muncul kan isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Isu itu bertentangan dengan keyakinan publik. Makanya kemudian isu tadi kembali menurunkan persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional,” katanya.
Burhanuddin memaparkan, berdasarkan survei Indikator Politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk. Angka ini kemudian meningkat pada survei 5-10 September 2022 sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum buruk.
“Ada tren perburukan evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi dalam konteks ini persepsi ya, ini data persepsi. Tapi, dalam politik persepsi sering kali lebih penting ketimbang fakta itu sendiri,” ungkapnya.