“Kami berharap masyarakat atau pelanggan dapat merasakan dampak positif dari keputusan DPRD. Pemerintah harus memenuhi harapan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Beni, masalah di PDAM Way Komering disebabkan oleh hal teknis yang berkaitan dengan pengelolaan internal.
Berdasarkan laporan masyarakat, DPRD telah menindaklanjutinya dengan penyampaian formal dalam Paripurna berupa data dan temuan-temuan.
“Sekarang, Bupati OKU Timur dan pihak terkait harus mengambil keputusan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin MT, menjelaskan bahwa karyawan PDAM Way Komering memang menuntut gaji kepada manajemennya.
Pemkab OKU Timur telah menyiapkan langkah-langkah solusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Proses harus akuntabel. Jika ada penambahan subsidi nantinya, tidak akan menjadi masalah di kemudian hari,” ucap Lanosin.