“Pengungkapan kasus korupsi apartemen ini sebagai penanda harapan, segera terungkapnya kasus-kasus lain di Yogyakarta,” ujar Elanto yang sempat pula terlibat dalam gerakan kritik bernama “Ora Masalah Har !”
Abaikan Aspirasi Warga
Sedangkan Dodo Putra Bangsa selama ini juga tak pernah lelah mengecam kebijakan Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Haryadi yang dianggap budeg dengan kritik yang berulangkali digencarkan masyarakat, khususnya dalam penataan ruang Kota Yogyakarta.
“Ini syukuran setelah 10 tahun kepemimpinan Haryadi yang tak mendengar aspirasi warga soal pemberian izin hotel-hotel yang mengabaikan lingkungan,” kata dia.
Dodo masih ingat jelas, ketika melakukan aksi mandi pasir pada Agustus 2014 lalu. Itu dilakukan sebagai bentuk protes atas terdampaknya air sumur warga Miliran di belakang Balaikota Yogya akibat penyedotan air tanah oleh Fave Hotel Kusumanegara.
Dalam perkembangannya, terungkap bahwa tidak sedikit usaha perhotelan di Yogyakarta yang tanpa izin menggunakan air tanah, tetapi tidak pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah kota.
“Malah, laju pembangunan Yogyakarta justru makin tidak terkendali. Proyek pembangunan hotel terus marak di sejumlah kampung kota, menggusur warga, menyedot air tanah, hingga melahirkan konflik horisontal,” kata dia.
Dodo mengatakan walaupun kemudian terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, tetapi ternyata belakangan terungkap bahwa pada akhir 2013 telah masuk 104 aplikasi perizinan hotel.